Beasiswa Mahasiswa Papua di Jogja Terhenti, Banyak Yang Kelaparan & Putus Kuliah

Dikutip dari Harianjogja.com, beasiswa bagi ratusan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Jogja terhenti sehingga banyak yang putus sekolah dan putus kuliah.

Sebanyak 114 mahasiswa asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat di Yogyakarta tidak menerima beasiswa daerah yang mereka terima. Beasiswa yang harus dibayarkan setiap enam juta, senilai Rp. 6 juta per bulan, belum ada sejak tahun 2020. Akibatnya, mahasiswa putus kuliah dan membayar setiap hari. Kondisi ini dilaporkan ke Ombudsman RI (ORI) DIY.

Kepala ORI DIY, Budhi Masturi, mengatakan sudah sesuai dengan ORI Papua Barat. “Kami sudah melakukan koordinasi dan mereka siap memfasilitasinya,” jelasnya, Minggu (10/7/2022).

Beasiswa Mahasiswa Papua di Jogja Terhenti, Banyak Yang Kelaparan & Putus  Kuliah

Karena wilayah kerja yang berbeda, jelas Budhi, yang bisa dilakukan ORI DIY hanya mengkoordinasikan dan memfasilitasi masalah. "Kami tidak bisa merekomendasikan kebijakan tertentu untuk masalah ini karena wilayah kerja yang berbeda," katanya.

Secara resmi, kata Budhi, koordinasi akan dilakukan pada Senin (11/7/2022) karena ORI DIY baru menerima laporan pada Jumat (8/7/2022). “Namun masalah ini sudah saya sampaikan kepada Kepala ORI Papua Barat, mereka siap memfasilitasi dan berdialog dengan Pemda Papua Barat,” jelasnya.

Ikatan Mahasiswa Papua DIY (Ipmapa) DPW Manokwari melaporkan masalah tersebut karena ada penyimpangan. “Kami masih mengikuti semua prosedur administrasi yang Pemkab Manokwari minta beasiswa sampai 2021 kemarin, tapi setelah kami minta lagi, ternyata program beasiswa sudah dihentikan sejak 2020, ini hal yang aneh bagi kami,” terangnya. Juru Bicara Ipmapa DPW Manokwari Irto Mamoribo.

Irto menjelaskan, banyak mahasiswa Manokwari di Yogyakarta yang nasibnya tidak jelas. “Banyak yang putus sekolah, yang masih di Jogja setiap hari harus. karena tidak ada uang," katanya.

Sebanyak 114 mahasiswa, menurut Irto, selalu mengikuti prosedur dan persyaratan administrasi pemberian beasiswa. “Kami selalu memenuhi persyaratan, ada KTM, transkrip nilai, sertifikat kuliah aktif, dan dokumen kependudukan lainnya,” ujarnya.

Menurut Irto, sumber pendanaan program tersebut berasal dari otonomi khusus (otsus). “Kita sudah koordinasi dengan Pemda Manokwari kemarin, sebenarnya program beasiswa itu belum ada sejak 2020, kita bingung dan kita ke ORI DIY,” ujarnya.

Ipmapa berharap program beasiswa ini terus berlanjut dan masalah ini tidak terulang. “Kami akan terus berjuang untuk pendidikan anak-anak Papua Barat,” katanya.